Lebih lanjut, Sekda menambahkan jangan sampai Sertifikat tanah ini menjadi terus terhambat, jangan terjadi dikemudian hari tanah milik pemerintah, belum bersertifikat dan dibangun oleh masyarakat bisa memunculkan permasalahan baeu, jangan sampai ada konflik dengan masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPKAD, H. Armeli mendri, S.E.,A.K., menjelaskan mengelompokan tanah K1 artinya tanah tersebut statusnya clean dan clear sehingga dapat diterbitkan sertifikat, K2 artinya status tanah tersebut sengketa sehingga hanya dicatat dalam buku tanah, sementara K3 artinya status subjek tanahnya belum memenuhi syarat sehingga hanya dicatat dalam daftar tanah. Adapun, K4 berarti tanah tersebut sudah memiliki sertifikat tetapi perlu perbaikan informasi pada peta.

#muaraenimuntukrakyat
#muaraenim