Gubernur Serahkan SK Pemberhentian Sementara Bupati Muara Enim
0 Komentar 242 pembaca
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru pagi tadi (23/03) menyerahkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SK Mendagri) Republik Indonesia Nomor 131.16-274 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Muara Enim kepada Wakil Bupati Muara Enim, H. Juarsah, S.H di Graha Bina Praja, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang.

Gubernur Serahkan SK Pemberhentian Sementara Bupati Muara Enim

Nasional

Muara Enim, https://www.humaspro.muaraenimkab.go.id -- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru pagi tadi (23/03) menyerahkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SK Mendagri) Republik Indonesia Nomor 131.16-274 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Muara Enim kepada Wakil Bupati Muara Enim, H. Juarsah, S.H di Graha Bina Praja, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang.

SK pemberhentian ini dikeluarkan menyusul penetapan Bupati Muara Enim non-aktif, Ir. H. Ahmad Yani, M.M sebagai terdakwa oleh Pengadilan Negeri Palembang pada 16 Desember 2019 lalu. Melalui SK ini pula, Mendagri menunjuk Wakil Bupati Muara Enim untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Muara Enim, terhitung susut atau dihitung mundur sesuai dengan terhitung susut atau dihitung mundur sejak 16 Desember 2019.

Selanjutnya Gubernur dan Wakil Bupati Muara Enim menandatangi surat penugasan Wakil Bupati Muara Enim sebagai Pelaksana Tugas Bupati Muara Enim. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa pada dasarnya jabatan Wakil Bupati Muara Enim, H. Juarsah, S.H sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati sebelum SK ini diterbitkan sama saja, namun yang membedakan yaitu jika sebelumnya Plt. Bupati dalam tataran bupati definitif dinyatakan non-aktif atau bisa disamakan dengan cuti, maka kali ini Plt. Bupati sebagai jabatan tunggal karena bupati definitif dinyatakan berhenti, meskipun statusnya berhenti sementara. Ia menambahkan bahwa bupati definitif yang telah diberhentikan sementara ini hanya tinggal menunggu inkrah atau keputusan hukum tetap. Inkrah inilah yang nantinya akan dijadikan dasar Mendagri untuk menerbitkan SK pemberhentian tetap.

Gubernur juga menjelaskan dengan adanya SK ini, maka semua hak dan kewenangan bupati definitif dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi termasuk tidak ada lagi penyertaan foto dan keterangan jabatan bupati pada kegiatan pemerintahan di Kabupaten Muara Enim. Gubernur juga berharap H. Juarsah, S.H sebagai Plt. Bupati Muara Enim dapat menjalankan sisa jabatan dengan sebaik-baiknya dan optimis memacu pembangunan di Kabupaten Muara Enim.

Acara berlangsung khidmat dengan suasana yang sedikit berbeda sesuai dengan prosedur pencegahan penyebaran Covid-19. Gubernur juga berpesan untuk bersatu menyamakan persepsi dalam menghadapi bencana non-alam Covid-19 ini. Ia meminta seluruh kepala daerah, termasuk Plt. Bupati Muara Enim agar siaga dan tanggap dalam mengantisipasi maupun menangani kondisi ini.

Turut hadir menyaksikan penyerahan yaitu Ketua DPRD Sumsel, kepala OPD Pemprov. Sumsel, para Forkopimda Muara Enim, Sekretaris Daerah Muara Enim, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat, camat dan beberapa kepala desa di Kabupaten Muara Enim.

#muaraenimuntukrakyat
#muaraenim

Author

Humpro Muara Enim
Profil Humpro Muara Enim

Humpro Muara Enim Adalah Portal Web Hubungan Masyarakat Dan Protokol Kabupaten Muara Enim yang bertujuan menyajikan informasi berita seputar Pemerintahan Kabupaten Muara Enim 

Iklan Tengah Detail Berita 665x140px

Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top