Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019
0 Komentar 58 pembaca
Plt. Bupati Muaraenim, H. Juarsah, SH Menghadiri Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 sekaligus menerima Penghargaan atas penyajian laporan keuangan Pemkab Muaraenim dengan raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan tanpa paragraf penjelasan selama lima kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan yang diserahkan oleh Gubernur Sumatera Selatan, bertempat di Hotel Wyndham Jakabaring Palembang, Senin (18/11/2019).

Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019

Nasional

Palembang, https://www.humaspro.muaraenimkab.go.id -- Plt. Bupati Muaraenim, H. Juarsah, SH Menghadiri Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 sekaligus menerima Penghargaan atas penyajian laporan keuangan Pemkab Muaraenim dengan raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan tanpa paragraf penjelasan selama lima kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan yang diserahkan oleh Gubernur Sumatera Selatan, bertempat di Hotel Wyndham Jakabaring Palembang, Senin (18/11/2019).

Gubernur sumatera selatan H. Herman Deru membuka langsung acara Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019, hadir pula Ketua DPRD sumatera Sumsel Hj. Noeringhati, SH, MH, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Drs Firli, MSi, Pangdam II Sriwijaya, Mayjend TNI Irwan, SIP.,M.Hum dan Wakil kajati Sumsel, Sugeng Dr.Purnomo,SH,M.Hum dan Kepala Daerah Se-Sumatera Selatan.

Plt. Bupati Muaraenim juga menerima Dipa Petikan 2020 & Daftar Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). "Kita sama-sama mendengar kemarin, pesan presiden ketika kita rakornas ada beberapa yang saya catat, satu mengantisipasi semua tantangan kedepan baik internal dan eksternal nanti kita bahas. Lapangan kerja akan mendobrak perekonomian dalam menghadapi iklim Global yang. Menguraikan atau merangkum dari beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah pusat dan daerah melakukan reformasi birokrasi,"Jelas HD.

Transformasi ekonomi yang tidak mengandalkan sumber daya alam saja tetapi juga di bidang manufaktur dan jasa modern. Lebih berorientasi kepada pencegahan dibandingkan penindakan dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan baik di tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten kota.

"Apa yang telah saya terima apa yang sudah Bapak Ibu sekalian terima tentu tidak akan bergeser dari 8 poin yang disampaikan oleh presiden. Tapi poin di atas penggunaan dana yang diperlukan Pemerintah kabupaten kota Provinsi dengan legislatif agar persepsi kita bisa sama dengan panduan RPJMD masing-masing Kabupatan/Kota,"Pungkasnya.

Author

Humpro Muara Enim
Profil Humpro Muara Enim

Humpro Muara Enim Adalah Portal Web Hubungan Masyarakat Dan Protokol Kabupaten Muara Enim yang bertujuan menyajikan informasi berita seputar Pemerintahan Kabupaten Muara Enim 

Iklan Tengah Detail Berita 665x140px

Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top