Sekda Muaraenim Buka Workshop (KLHS RPJMD) Dinas Lingkungan Hidup
0 Komentar 287 pembaca
Sekretaris Daerah Kabupaten Muaraenim Ir. H. Hasanudin, MSi Membuka Kegiatan Workshop Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupetan Muara Enim 2019-2023, bertempat di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda

Sekda Muaraenim Buka Workshop (KLHS RPJMD) Dinas Lingkungan Hidup

Nasional

Muaraenim, https://www.humaspro.muaraenimkab.go.id – Sekretaris Daerah Kabupaten Muaraenim Ir. H. Hasanudin, MSi Membuka Kegiatan Workshop Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupetan Muara Enim 2019-2023, bertempat di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda. Senin (2/7/2018).

Turut hadir Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Lingkup Pemkab Muaraenim, Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Sc Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, selaku narasumber. Ketua Tim dan Anggota Tenaga Ahli KLHS RPJMD Kabupaten Muara Enim, saudara Dr. Rer. Nat. Risfidian Mohadi, M.Si, Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup, Perwakilan Perguruan Tinggi Dalam Kabupaten Muara Enim.

Sesuai amanat Undang – undang nomor  32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa untuk pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pemerintah daerah wajib menyusun beberapa instrumen lingkungan hidup salah satunya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Berdasarkan ketentuan pasal 15 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tersebut dinyatakan  bahwa dalam penyusunan RPJMD wajib dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam dan/atau kebijakan, rencana, dan program pembangunan suatu wilayah.

Dalam sambutannya Sekda Muaraenim mengatakan pemanfaatan sumber daya alam tersebut telah merubah dan mempengaruhi kualitas lingkungan yang dampaknya sudah mulai dirasakan oleh warga masyarakat seperti menurunnya kualitas sungai, berkurangnya kesuburan lahan, meningkatnya timbunan sampah dan berbagai dampak lainnya.

“Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus ditetapkan melalui peraturan daerah paling lambat 6 (enam) bulan sejak kepala daerah terpilih dilantik.

Untuk memenuhi juga ketentuan pasal 15 undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa penyusunan rpjmd dimaksud wajib dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan suatu wilayah. Sehingga dalam penyusunannya KLHS RPJMD harus mengakomodir visi dan misi Bupati terpilih.”Katanya.

Kita berharap melalui kegiatan penyusunan KLHS RPJMD yang hari ini kita mulai dengan pelaksanaan workshop nya, mampu mengangkat permasalahan atau isu – isu terutama bidang lingkungan hidup yang dipadukan dengan Sustainable Develompment Goals (SDG’s) dan nantinya mampu memberikan solusi serta alternatif perbaikan, pengelolaan dan intervensi percepatan berbagai program yang mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi jawaban permasalahan lingkungan dalam perencanaan pembangunan sampai lima tahun ke  depan. (humaspro)

Author

Humpro Muara Enim
Profil Humpro Muara Enim

Humpro Muara Enim Adalah Portal Web Hubungan Masyarakat Dan Protokol Kabupaten Muara Enim yang bertujuan menyajikan informasi berita seputar Pemerintahan Kabupaten Muara Enim 

Iklan Tengah Detail Berita 665x140px

Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top